Hentikan Illegal Logging Sekarang juga!

Kekhawatirkan masyarakat Solok Selatan akan terjadinya banjir bandang dan longsor karena tingginya curah hujan beberapa hari belakangan ini, akhirnya terjadi juga. Kamis (13/12) malam, galodo menghantam ratusan pemukiman warga di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD). Musibah ini menyebabkan ribuan jiwa terpaksa mengungsi karena rumah mereka dipenuhi lumpur tebal bercampur kayu gelondongan. Dua warga dinyatakan hilang.

Solsel yang dulunya jarang banjir bandang dan longsor, kini malah sebaliknya. Dalam tiga bulan terakhir ini saja, su­dah dua kali Solsel dihantam banjir bandang. Kuat dugaan, ban­jir bandang dan longsor kali ini disebabkan illegal logging. Seperti diketahui, kawasan KPGD, terletak di kawasan per­bukitan. KPGD sendiri termasuk empat dari tujuh ke­ca­matan di Solsel, rawan longsor. Empat kecamatan itu; Ke­ca­matan KPGD, Pauh Duo, Sangir dan Sangir Batang Hari (SBH).

Permasalahan lingkungan di Solsel kini, perlu perhatian khusus. Hujan deras kurang lebih satu jam saja, sudah banjir. Warga juga banyak mengeluh, jalan utama (jalan akses menuju Kota Padang) yang dulunya mulus tidak berlubang, kini malah sebaliknya. Lubang di jalan tersebut, diduga karena banyaknya truk-truk berat yang melintas membawa kayu gelondongan. Kayu-kayu tersebut yang seharusnya mampu meresap dan menahan air di kala hujan datang, kini malah ditebang.

Bencana galodo ini, terjadi akibat aktivitas illegal logging yang sudah lama terjadi di Solsel. Maraknyaillegal logging di Solsel, dikarenakan tingginya permintaan kayu untuk pasar Sumbar sendiri. Tidak sedikit kayu bagus kualitas ekspor, keluar dari Solsel. Akibat ulah sejumlah oknum 10 tahun lalu yang membabat hutan, kini warga Solsel harus menanggung sendiri. Selain Solsel, dua daerah rawan illegal logging; Pesisir Selatan dan Padang.

Illegal logging di Sumbar dikarenakan ketidakjelasan pemerintah daerah soal pemenuhan kebutuhan kayu lokal. Ini tercermin dari ketiadaan data Pemda soal kebutuhan pasar kayu Sumbar.

Oleh sebab itu, perlu komitmen pemerintah provinsi, daerah, aparat kepolisian bersama warga untuk mem­berantas illegal logging ini sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat, harus ditindak sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, masyarakat diimbau agar selalu waspada terhadap ancaman banjir dan tanah longsor. Dampak banjir dan longsor, tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga korban jiwa.

Tak hanya illegal logging, Pemkab Solsel bersama aparat juga harus ekstra keras menghentikan illegal minning. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari yang memiliki hulu di Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya, kini sudah tercemar logam merkuri dalam tahap kritis. Berdasarkan catatan Walhi Sumbar, dalam lima tahun terakhir aktivitas penambangan emas yang merusak lingkungan di kawasan itu meningkat tajam. Persoalan menjadi lebih berbahaya, karena DAS Batanghari juga mengarah ke Provinsi Jambi yang banyak terdapat usaha budidaya ikan dalam keramba.

Ada kemungkinan besar ikan-ikan yang dipelihara telah terpapar logam berat sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Daerah hulu DAS Batanghari juga berada dalam kondisi memprihatinkan akibat aktivitas perusahaan HPH (hak pengusahaan hutan). Ini membuat bencana alam seperti longsor dan banjir kerapkali terjadi. Hentikan illegal logging dan illegal minning di Solsel, sekarang juga! (Padek)