Laju pembukaan hutan atau yang akrab disapa deforestasi makin meningkat, usut punya usut, penggundulan hutan tersebut ternyata dijadikan sumber pembiayaan politik di daerah menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Vid Adrison menjelaskan, meningkatnya upaya konversi hutan sudah terlihat dua sampai satu tahun sebelumnya menjelang pilkada.
"Izin dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Namun rekomendasi diajukan daerah." Katanya. Ironisnya, upaya konversi ini sebelumnya hanya mencaplok hutan industri saja, sebagian besar untuk kelapa sawit. Sekarang penggundulan hutan juga dilakukan di hutan-hutan konservasi.
Berdasarkan data indeks perkembangan dunia 2013, terjadi penyusutan sebesar 248.000 kilometer persegi dalam 11 tahun terakhir. Luas hutan yang mencapai 1,185 juta kilometer persegi pada 1990, harus menyusut sampai 0,937 juta kilometer persegi pada 2011.
Vid mengkritik lemahnya negara dalam mengawasi hutan, sehingga deforestasi kian meningkat. "Rata-rata, daerah hanya mengalokasikan 1,2 persen dari anggaran untuk dana lingkungan," ujarnya.
Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Syarip Hidayat, melihat ada ketidaksamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah. "Saat pusat menetapkan hutan lindung, daerah justru memberikan izin konsesi kawasan tersebut kepada perusahaan pertambangan atau perkebunan."(Sumber: Kompas)
"Izin dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Namun rekomendasi diajukan daerah." Katanya. Ironisnya, upaya konversi ini sebelumnya hanya mencaplok hutan industri saja, sebagian besar untuk kelapa sawit. Sekarang penggundulan hutan juga dilakukan di hutan-hutan konservasi.
Berdasarkan data indeks perkembangan dunia 2013, terjadi penyusutan sebesar 248.000 kilometer persegi dalam 11 tahun terakhir. Luas hutan yang mencapai 1,185 juta kilometer persegi pada 1990, harus menyusut sampai 0,937 juta kilometer persegi pada 2011.
Vid mengkritik lemahnya negara dalam mengawasi hutan, sehingga deforestasi kian meningkat. "Rata-rata, daerah hanya mengalokasikan 1,2 persen dari anggaran untuk dana lingkungan," ujarnya.
Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Syarip Hidayat, melihat ada ketidaksamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah. "Saat pusat menetapkan hutan lindung, daerah justru memberikan izin konsesi kawasan tersebut kepada perusahaan pertambangan atau perkebunan."(Sumber: Kompas)
.jpg)
Posting Komentar