Lima 'Penyakit' Akut Birokrasi di Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan lima penyakit birokrasi di Indonesia yang harus ditangani dengan serius. Pasalnya, hal tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan persepsi negatif Indonesia di mata dunia.

"Ada 5 penyakit di birokrasi yang menjadi sumber suap dan korupsi dan berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang," ungkap Wakil Kepala PPATK Agus Santoso kepada detikFinance, Kamis (6/12/2012).

Pertama, Agus menjelaskan mengenai mark down penerimaan negara. "Semua seakan-akan dibuat penerimaan negara tak bisa maksimal. Negara bisa terima 100%, namun diatur sedemikian rupa oleh oknum sehingga negara hanya menerima 60% saja," tegasnya.

Yang kedua, dikatakan Agus yakni mark up pengadaan barang atau jasa. Di mana negara seharusnya membayar lebih murah, tetapi ditukangi sehingga negara harus membayar lebih mahal.

"Yang ketiga adalah biaya perizinan yang tidak jelas sehingga menyuburkan praktek suap dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi," tuturnya.

Adapun penyakit yang keempat adalah percaloan rekruitmen pegawai yang akan berdampak langsung pada runtuhnya sistem integritas sejak awal, sejak si calon pegawai memasuki dunia kerja.

"Yang kelima adalah penghambur-hamburan biaya perjalanan dinas," ungkapnya.

"Jadi ada 3 penyakit yang langsung berdampak pada penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD, sehingga APBN/APBD tidak bisa mendukung upaya kemakmuran merata secara optimal, karena digerogoti secara sistemik," imbuh Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia ini.

Oleh sebab itu, menurut Agus, kelima penyakit birokrasi itu harus ditangani secara serius. Setiap pimpinan harus menaruh perhatian dengan memelototi secara langsung proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrolnya.

"Selain itu pimpinan harus memberdayakan satuan kerja internal auditornya untuk berani dan mampu mengaudit secara obyektif, di samping segera mengimplementasikan whistle blowing system atau sistem pengaduan di lembaga masing-masing," tutupnya.